Berita Terbaru :
Emil Dilaporkan Bawaslu, Herlina : Salam Dua Jari jangan Dipolitisir
Sukseskan Pemilu Polres Jember Gelar Simulasi Sispamkota
Tujuh Pemuda Pencurian dan Kekerasan Diringkus Polsek Kepanjen
Batang Tamanan Sorgum Diolah Menjadi Minuman Sirup
Demi Pelayanan Terbaik Bagi Warga Gresik, Sambari Halim Radianto Bikin Mall Pelayanan Publik
Pengangguran Jadi Pembobol Rumah Untuk Biaya Hidup
Ratusan Massa Hadang Penjemputan Pasien Covid 19
DPUPR Klaim Proyek Sambungan Perpipaan Beda Dengan Program PDAM
Belasan Kartu Keluarga Dijadikan Bungkus Tempe
Hilang Kendali, Truk Boks Tabrak Pohon Hingga Terguling
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Kos
Sidak Protokol Kesehatan di Pasar Hewan, Puluhan Pembeli dan Penjual Dirapid Test
Tuntut Ganti Rugi, Pemilik Kios Pasar Baru Lurug Pemkab
Satu Guru Terpapar Covid-19, SMKN 1 Bojonegoro Kembali Belajar Daring
Kenalan di Medsos, Kakek Satu Cucu Perkosa Pelajar di Rumahnya Sendiri
   

Ratusan Kepala Desa Dari Jatim Gruduk MK Kawal Sidang Judicial Review Dana Desa
Peristiwa  Selasa, 07-07-2020 | 19:38 wib
Reporter : Iman Pujiono
Gabungan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta mengawal jalannya sidang perdanan judicial review undang - undang corona yang akan menghapus dana desa.
Jakarta pojokpitu.com, Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari Jawa Timur dan berbagai daerah di Indonesia datang ke Mahkamah Konstitusi, Selasa siang. Kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review undang - undang corona di Mahkamah Konstitusi yang diajukan sejumlah kepala desa.

Gabungan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta mengawal jalannya sidang perdanan judicial review undang - undang corona yang akan menghapus dana desa.
 
M Sholeh, kuasa hukum pemohon menyatakan, pihaknya berharap hakim MK memberi perhatian khusus terhadap sidang tersebut. Sebab, gugatan itu menyangkut nasib dana desa yang diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU Desa.
 
"Sejumlah kades mengajukan permohonan uji materi atas UU nomor 2/2020 tentang penetapan PERPPU 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan, atau stabilitas sistem keuangan," ungkap M Sholeh , kuasa hukum pemohon.
 
Sementara dalam sidang perdana ini, Hakim Ketua MK, Wahiddudim Adam membrikan masukan agar materi gugatan dilakukan pembenahan.
 
Ada dua pemohon yang mengajukan judisial review, yakni Triono, Kades Grudo, Ngawi dan Suyanto, Kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan kades yang tergabung dalam Parade Nusantara.
 
UU corona itu digugat karena dinilai merugikan masyarakat desa. Khususnya pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi Pada saat PERPPU ini mulai berlaku maka pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU nomor 6/2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran covid-19 dan, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. (end)
 


Berita Terkait

Ratusan Kepala Desa Dari Jatim Gruduk MK Kawal Sidang Judicial Review Dana Desa
Berita Terpopuler
Laka Lantas Truk Lpg, Honda Jazz dan 2 Sepeda Motor, 1 Meninggal
Peristiwa  11 jam

Mayat Laki Laki Ditemukan Disungai Dengan Beberapa Luka
Peristiwa  8 jam

Angka Gugat Cerai di Sidoarjo Didominasi oleh Pihak Istri
Peristiwa  12 jam

Warga Pesisir Jember Tak Terpengaruh Isu Tsunami
Peristiwa  21 jam



Cuplikan Berita
Mobil Wuling Ludes Terbakar di Tol Gempol-Pandaan
Pojok Pitu

Viral Danramil dan Anggota Bubarkan Orkes Hajatan
Pojok Pitu

Hingga Malam Hari Bukit Bentar Terbakar, Petugas Masih Lakukan Pemadaman Manual
Jatim Awan

Kebakaran Gudang Margomulyo, Tiga Isi Gudang Ludes Dilalap Api
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber