Berita Terbaru :
Imun Rentan, Ratusan Ibu Hamil Di-Swab
Satlantas Ponorogo Cari Warga Miskin dan Bagikan Sembako
3 Bus Pekerja Pabrik Salem Situbondo Terjaring Operasi Patuh
Dikbud Larang Guru-Guru Bepergian Ke Luar Kota
Pasien Covid-19 Klaster Pabrik Salem Meningkat, Gugus Tugas Persiapkan Ruang Isolasi Tambahan
Bayar Palawija Ratusan Juta Dengan Cek Kosong, Pasutri Siri Ini Mendekam di Sel Tahanan
Susah Jaringan Internet, Polsek Galis Fasilitasi Siswa Belajar Daring
Residivis Narkoba Ditangkap di Tengah Sawah
Gelar Pelatihan TOT, Pos Gabungan Siapkan Relawan Pencegahan Covid-19
Penghuni Sel Polres Lamongan Lakukan Rapid Tes
Perempuan Pegawai Bank Terkonfirmasi Positif Covid-19
39.182 Pengangguran Baru di Bojonegoro Selama Pandemi Covid-19
Diduga Terinveksi Covid-19, Pria Paruh Baya Mati Mendadak Didalam Angkot
Ketua DPRD Ngawi Minta KPU-Bawaslu Fokus Peningkatan Partisipasi Pemilih
Pelaku Curanmor 14 TKP Ditangkap Polisi, Motor Curian Dijual ke Penadah di Madura
   

Survei: Publik Pilih New Normal ketimbang PSBB
Covid-19  Minggu, 12-07-2020 | 19:09 wib
Reporter :
Jakarta pojokpitu.com, Sejumlah negara kembali memberlakukan lockdown setelah muncul gelombang kedua penyebaran virus corona. Di antaranya kota Melbourne di negara bagian Victoria Australia, kota Beijing dan sekitarnya di China, dan beberapa wilayah di benua Eropa.

Bagaimana sikap masyarakat Indonesia jika lonjakan serupa melanda Tanah Air? "Secara mutlak, mayoritas publik lebih menginginkan tetap diterapkannya new normal, seandainya gelombang kedua COVID-19 terjadi, yaitu mencapai 82,4 persen," ungkap Direktur Eksekutif Center for Political Communication Studies (CPCS) Tri Okta S.K. dalam press release di Jakarta pada Minggu (12/7).

Menurut Okta, New Normal diakui telah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat, dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker. Hanya sebagian kecil publik yang memilih diberlakukan kembali PSBB, yaitu sebesar 12,8 persen. Sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,8 persen.

Pilihan tersebut tidak lepas dari dampak ekonomi yang memukul hampir seluruh sektor usaha, besar dan kecil. Seperti diakui sendiri oleh Presiden, krisis kesehatan telah berkembang menjadi krisis ekonomi, ditandai dengan ancaman pertumbuhan negatif pada kurun 2020. Berbeda dengan krisis 1998, di mana waktu itu sektor UKM mampu bertahan.

Di sisi lain para pakar epidemiologi masih mewanti-wanti bahwa pandemi belum selesai dan vaksin masih dalam tahap pengembangan. "Untuk itu pemerintah dalam komunikasi publik harus menggencarkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dari memakai masker, sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan memperhatikan physical distancing," pungkas Okta.

Survei CPCS dilakukan pada 21-30 Juni 2020, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (dil/jpnn/end)

Berita Terkait

Era New Normal, Dindik Madiun Tetap Larang KBM Tatap Muka

Pemkot Surabaya Gelar Rakor Terkait Rencana Sekolah Dibuka

Bersiap Sekolah Tatap Muka, 21 SMP Jalani Simulasi

Matangkan Rencana Dimulainya Belajar Tatap Muka Untuk Siswa SMP
Berita Terpopuler
Mayat Perempuan Ditemukan di Kebun Tebu
Peristiwa  5 jam

Musda,Toufik Kembali Nahkodai Golkar Ponorogo
Pilkada  16 jam

Perusahaan Properti di Indonesia yang Mengutamakan Kepuasan Konsumen
Peristiwa  18 jam

Warga Ngawi Temukan Mortir Aktif di Aliran Sungai Bengawan
Peristiwa  9 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Jual Beli Tebu Diluar Pabrik Meresahkan PG Lestari
Jatim Awan

Dampak Pandemi, 68 Ribu Warga Bojonegoro dan Tuban Menunggak Iuran BPJS
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber