Berita Terbaru :
Tujuh Pemuda Pencurian dan Kekerasan Diringkus Polsek Kepanjen
Batang Tamanan Sorgum Diolah Menjadi Minuman Sirup
Demi Pelayanan Terbaik Bagi Warga Gresik, Sambari Halim Radianto Bikin Mall Pelayanan Publik
Pengangguran Jadi Pembobol Rumah Untuk Biaya Hidup
Ratusan Massa Hadang Penjemputan Pasien Covid 19
DPUPR Klaim Proyek Sambungan Perpipaan Beda Dengan Program PDAM
Belasan Kartu Keluarga Dijadikan Bungkus Tempe
Hilang Kendali, Truk Boks Tabrak Pohon Hingga Terguling
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Kos
Sidak Protokol Kesehatan di Pasar Hewan, Puluhan Pembeli dan Penjual Dirapid Test
Tuntut Ganti Rugi, Pemilik Kios Pasar Baru Lurug Pemkab
Satu Guru Terpapar Covid-19, SMKN 1 Bojonegoro Kembali Belajar Daring
Kenalan di Medsos, Kakek Satu Cucu Perkosa Pelajar di Rumahnya Sendiri
Mayat Laki Laki Ditemukan Disungai Dengan Beberapa Luka
Kasus Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Polri Tak Beri Izin Liga 1
   

HNW: Pemerintah Harus Konsekuen Melaksanakan UU Pesantren
Pendidikan  Senin, 13-07-2020 | 05:22 wib
Reporter :
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
Jakarta pojokpitu.com, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajibannya dengan membantu dan melindungi Pesantren (baik lembaga maupun Kiai dan Santri) dari Covid-19, baik dari kelembagaan, kesehatan maupun menanggulangi dampak ekonomi, dengan secara konsekuen menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"UU Pesantren dibuat dan diundangkan tentunya agar bisa bermanfaat untuk membantu Pesantren, baik yang tradisional, modern, dan yang memadukan antara ilmu Agama dengan Umum. Di era pandemi Covid-19, di mana ada banyak Pesantren yang terdampak, kehadiran UU ini makin relevan, dan karenanya penting secara konsekuen dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pelaksana UU," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (10/7).

HNW sapaan akrabnya menyebutkan bahwa Pasal 42 UU Pesantren mengamanatkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan pendanaan.

Selain itu, ada pula Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan berupa: (a) bantuan keuangan; (b) bantuan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknologi; dan/atau (d) pelatihan keterampilan.

"Dukungan-dukungan itu tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga berdampak bagi Pesantren," tuturnya. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menuturkan pihaknya sudah berulangkali menyampaikan agar Kementerian Agama memberikan perhatian yang serius kepada Pesantren saat pandemi Covid-19 ini.

Sejak Rapat Kerja pertama di masa Covid-19 dengan Kementerian Agama (8/4/2020), dirinya sudah mengusulkan agar Kemenag juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Pesantren baik yg langsung maupun jarak jauh khususnya untuk Pondok Pesantren dan madrasah. Bahkan pihaknya mengusulkan opsi penggunaan dana abadi pendidikan untuk tujuan itu, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama.

"Menteri Agama telah menyepakati sejak 8 April 2020 untuk memprioritaskan anggaran bagi pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. Hal itu perlu segera direalisasikan sebagai tanggung jawab kepada DPR, konsekunsi konstitusional dari disahkannya UU Pesantren, serta apresiasi negara terhadap sumbangsih dan jasa Pesantren bagi Indonesia," ujarnya.

Hidayat menuturkan pada raker terakhir Komisi VIII dengan Kemenag (26/06/2020), muncul usulan tambahan anggaran 2020 sebesar Rp 2,8 Triliun untuk fasilitasi kegiatan pesantren dan pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebesar Rp 2,36 Triliun.

HNW berharap Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut dan Kementerian Agama segera mendistribusikannya kepada Pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan amanah. Dia juga mendorong Kemenag mengalokasikan anggaran yang tidak terpakai/terealisasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar Rp 1,2 Triliun, karena Pemerintah tidak memberangkatkan haji tahun ini.

"Dukungan anggaran tersebut perlu segera direalokasikan&direalisasikan kepada Pesantren dengan segala keragamannya, agar kegiatan pembelajaran di Pesantren-pesantren itu bisa segera berjalan lancar sesuai dengan protokol Covid-19. Termasuk untuk membantu para Santri dan Ustaz, terkait pembayaran tes kesehatan maupun biaya kegiatan belajar dan kesehatan di Pesantren di era darurat kesehatan covid-19," pungkasnya.(jpnn/end)

Berita Terkait

HNW: Pemerintah Harus Konsekuen Melaksanakan UU Pesantren

F-PKB Minta Pemkab Perhatikan Madrasah dan Pesantren

Rencana UU Pondok, Solusi Pembentukan Karakter Bangsa
Berita Terpopuler
Laka Lantas Truk Lpg, Honda Jazz dan 2 Sepeda Motor, 1 Meninggal
Peristiwa  10 jam

Mayat Laki Laki Ditemukan Disungai Dengan Beberapa Luka
Peristiwa  7 jam

Warga Pesisir Jember Tak Terpengaruh Isu Tsunami
Peristiwa  20 jam

Angka Gugat Cerai di Sidoarjo Didominasi oleh Pihak Istri
Peristiwa  11 jam



Cuplikan Berita
Mobil Wuling Ludes Terbakar di Tol Gempol-Pandaan
Pojok Pitu

Viral Danramil dan Anggota Bubarkan Orkes Hajatan
Pojok Pitu

Hingga Malam Hari Bukit Bentar Terbakar, Petugas Masih Lakukan Pemadaman Manual
Jatim Awan

Kebakaran Gudang Margomulyo, Tiga Isi Gudang Ludes Dilalap Api
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber