Berita Terbaru :
Masa Pandemi Yang Berimbas Pada Ekonomi Menambah Angka Penyebab Penceraian
Antisipasi Gelombang Tsunami, Pemerintah Lumajang Pasang Lima Alat Pendeteksi Dini
Kantor KPID Jawa Timur Ditutup Pasca Salah Satu Komisioner Meninggal Karena Covid 19
Klarifikasi Kapolres Blitar Terkait Resignya Kasat Sabhara
Mantan Perangkat Desa Menggelar Aksi Di Depan DPRD
Polisi Perairan Fasilitasi Pembelajaran Daring Masyarakat Pesisir
Pengadaan Mobil Alphard Buat Bupati di Era Pandemi
Dilakukan Pencarian Selama 2 Hari, Korban Laka Air Remaja 14 Tahun Diketemukan
Pj Bupati Sidoarjo Akan Tancap Gas Dan Akan Menambah Jumlah Ruang Isolasi
Terpeleset Seorang Ibu Tewas Dilindas Truk Boks
1 ASN Meninggal Dunia Terpapar Covid-19
Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin Divonis 4 Tahun Penjara
Diduga Salahgunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Paslon Nomer 1, KIPP Laporkan Risma Ke Bawaslu
Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan Disidangkan dan Dikenakan Denda Hanya Rp 50 Ribu
Masuk Rumah, Ular Sanca 4 Meter Berhasil Ditangkap Warga
   

Tutup Jalan Protokol, Buruh Gelar Aksi di Kantor DPRD
Mataraman  Jum'at, 14-08-2020 | 11:46 wib
Reporter : Saiful Mualimin
Mereka menuntut pembatalan omnibuslaw RUU cipta kerja. Sekaligus mendesak pemerintah untuk memberikan subsidi BLT secara menyeluruh pada buruh. Foto Saiful Mualimin
Jombang pojokpitu.com, Belasan warga dari Serikat Buruh Plywood Jombang menggelar unjukrasa di kantor DPRD setempat.

Belasan buruh ini mengawali aksi dengan melakukan arak arakan menggunakan sepeda motor dari pabrik di Desa Diwek Kecamatan Diwek Jombang. Sejumlah poster langsung di bentangkan di depan kantor wakil rakyat yang ada di jalan KH Wahid Hasyim Jombang.

Buruh menuntut agar pemerintah membatalkan omnibus law RUU cipta kerja. RUU ini dianggap akan menyengsarakan buruh. Aksi buruh mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian di depan pintu gerbang gedung wakil rakyat.

Hadi Purnomo Korlap aksi mengatakan, pihaknya saat ini juga masih melakukan pendataan bagi buruh yang terancam tidak mendapatkan subsidi bantuan langsung tunai. "Kami menganggap subsidi buruh yang akan cair akhir bulan Agustus 2020 ini  menjadi kewajiban pemerintah membantu buruh di tengah pandemi," kata Hadi Purnomo.

Apalagi syarat penerima adalah buruh yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. Padahal sejumlah buruh yang masih berstatus outsourcing, dan banyak yang belum tercover BPJS ketenagakerjaan. "Kami bersama serikat buruh di Kabupaten Jombang masih terus melakukan pendataan untuk disampaikan ke pemerintah," kata Hadi. (pul)

Berita Terkait

Demo Ricuh, Pemasok Kayu Tagih Hutang Miliaran Rupiah Kepada Bondowoso Indah Plywood

Ratusan Buruh Demo PT Semen Indonesia dan Pemkab Tuban

Tutup Jalan Protokol, Buruh Gelar Aksi di Kantor DPRD

Sarbusmi Tuntut Pemprov Jatim Kawal Tindakan PHK Sepihak
Berita Terpopuler
Diduga Salahgunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Paslon Nomer 1, KIPP Laporkan R...selanjutnya
Pilkada  4 jam

Laka Adu Jangkrik, Satu Tewas Empat Luka-Luka
Peristiwa  10 jam

Pengadaan Mobil Alphard Buat Bupati di Era Pandemi
Peristiwa  3 jam

Tiga Bayi Lahir di Bangkalan Saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Peristiwa  5 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Massa Hadang Penjemputan Pasien Covid 19
Pojok Pitu

Belasan Kartu Keluarga Dijadikan Bungkus Tempe
Pojok Pitu

Langgar Protokol Kesehatan Pertunjukan Seni Musik Tradisional Dibubarkan Satgas ...selanjutnya
Jatim Awan

Angka Gugat Cerai di Sidoarjo Didominasi oleh Pihak Istri
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber