Berita Terbaru :
Warga Protes Dugaan Penggelapan Uang Iuran Makam
Seorang Pelajar Ditangkap Usai Beli Narkoba
Penggunaan Bilik Sterilisasi Tidak Efektif
Jalani Perawatan di Rumah Sakit PDP, Seorang Pegawai Kemenag Kota Mojokerto Meninggal Dunia
Suami Jual Isteri Untuk Layanan Seks Threesome Bertarif Rp 2 Juta
Pemkot Surabaya Dapat Bantuan APD dan Bilik Aseptik Dari Ubaya
Hadang Penyebaran Covid-19 di Perbatasan, Petugas Screening Pengendara
Akibat Virus Corona, PMI Jember Kekurangan Stok Darah
Sidang Kasus Aset Pemkot Malang Digelar Melalui Online
RSJ Lawang Siapkan Ruang Isolasi Bagi ODP Pasien ODGJ
Remisi Corona, 26 Narapidana Lapas Mojokerto Bebas Bersyarat
DAMRI Batasi Operasional Bus Cegah Penyebaran Virus
Antisipasi Virus Corona, 49 Narapidana Pulang Bebas Lebih Cepat
Cegah Virus Corona, 777 Napi di Jatim Dibebaskan
Politisi Senior KH Masykur Hasyim Tutup Usia
   

Gara-gara Babi RPH, Komisi C DPRD Surabaya Adu Mulut
Politik  Kamis, 12-02-2015 | 14:29 wib
Reporter : Edwin Jaka
Surabaya pojokpitu.com, Penolakan terhadap beroperasinya jasa pemotongan Babi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirikan Surabaya, terus mendapat penolakan. Warga tetap meminta agar jasa pemotongan dan kandang Babi dipindah.

Beberapa solusi terus dipecahkan. Desakan dari warga sekitar RPH tetap meminta agar kandang dan jasa pemotongan dipindah. Hal  tersebut disampaikan kembali oleh warga dengan mendatangi Komisi C DPRD Surabaya, Kamis (12/2).

"Kami menginginkan agar keberadaan jasa pemotongan (Babi), dipindah saja. Karena tidak menguntungkan jika terus berada disana," kata Samsul Hidayat. Warga RW lima Petukangan, Kelurahan Sidotopo.

Permintaan tersebut dikatakan cukup beralasan. Meski berada di areal komplek RPH Pegirikan, namun dampak bau dan IPAL berada di akses wilayah lokasi parkir bus Wisata Religi Ampel.

Terlebih, ketika kunjungan peziarah juga didati PKL yang kerap dikunjungi peziarah."Disitu kalau makan soto, baliknya ada kandang babi. Apalagi, kalau selepas pekerja pemotongan (Babi) selesai juga ikut makan disana. Kan, sangat tidak enak dipandang," terang H.Tohir Fatah, warga lainnya.

Namun, permintaan warga ini membuat pengelola RPH Pegirikan bingung. Sebab, selama ini belum ada lokasi untuk pemindahan.

Meski BUMD Pemotongan Hewan juga didapati di wilayah Karang Pilang, namun tidak bisa lagi menampung jasa pemotongan dan kandang.

Setiap harinya, jasa pemotongan Babi di RPH Pegirikan Surabaya, didapati sekitar 150 ekor per harinya. Disamping itu, jasa pemotongan babi menyumbang PAD cukup besar bagi Pemkot Surabaya.

Direktur Jasa dan Niaga RPH Pegirikan Surabaya, Lutfi Rachmad menyatakan, proses pemindahan (pemotongan dan kandang Babi) tidak bisa serta?merta dilakukan ekstrim.

"Kita bernaung didalam lembaga. Dimana proses (jasa pemotongan) juga berjalan variatif,"kata dia.

Jika memang pindah lokasi, dikatakan Lutfi harus memikirkan juga jalur pelayanan."Karena penjualan daging babi juga menjadi pelayanan kami kepada konsumen,"terang dia.

Diketahui, selama kurun tahun 2014 kemarin, pemasukan jasa pemotongan tersebut menyumbang sekitar Rp 7 miliar.

Sementara, desakan warga justru menjadi perdebatan di internal Komisi C. Dua Legislator berbasis partai muslim saling berdebat, menyoal desakan ini.

Wakil Ketua Komisi C, H.Buchari Imron, menyatakan agar lokasi kandang dipindah. Khususnya, jasa pemotongan."Jadi sudah dibawa dalam bentuk potongan, dan dibungkus rapat untuk dibawa ke RPH," kata dia.

Hal itu disikapi berda oleh Akhmad Suyanto. Anggota Komisi C asal Fraksi PKS, meminta agar keberadaan jasa pemotongan (babi) tetap di RPH Pegirikan.

"Karena jika dipindah dan lokasinya tidak ada. Justru akan menimbulkan jasa?jasa pemotongan liar. Selain itu, kalau ditiadakan, sama saja kita membunuh lahan pekerjaan saudara?saudara kita non muslim," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2009?2014 itu.

Perdebatan kian memanas saat M.Machmud ikut berkomentar. Legislator asal Fraksi Demokrat yang datang terlambat saat rapat ini tiba-tiba bertahan dengan pendapat bahwa jasa pemotongan Babi dan kandangnya tidak perlu dipindah.

Pernyataan Machmud justru menambah panas suasana. Bahkan, lantaran dianggap tidak mengikuti isu awal diskusi, Ketua Komisi C Saifudin Zuhri melontarkan pernyataan yang membuat Machmud tersinggung.

Warga pun ikut-ikutan menyerang Machmud dengan berbagai pernyataan."Jadi Anggota Dewan kok ndak Becus," celetuk salah seorang warga. Pernyataan ini membuat Machmud berang."Pernyataan apa itu, Perkataan sampeyan kok ndak cerdas," balas Machmud.

Beruntung adu mulut ini bisa ditengahi Sukadar, anggota komisi C lainnya agar tidak chaos. Proses pembahasan tersebut akhirnya disimpulkan memberi kesempatan selama seminggu bagi pengelola RPH Pegirikan untuk mencari solusi."Kalau dipindah itu bagaimana teknisnya. Kalau tidak langkah apa yang harus dicarikan agar tidak mengganggu warga," kata Sukadar. (pul)



Berita Terkait

DPRD Surabaya Minta Upaya Hukum Ambil Alih Aset RPH

Manajemen RPH Tidak Ikuti Aturan, Dirut Pilih Mundur

Manajemen RPH Tidak Ikuti Aturan, Dirut RPH Pilih Muncur

Bahaya, Stok Sapi Potong Minim Harga Terancam Naik
Berita Terpopuler
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Metropolis  6 jam

5,9 Juta Pelanggan Listrik di Jawa Timur Akan Dapatkan Keringanan Pembayaran
Metropolis  10 jam

Physical Distancing Tutup Jalur Penarukan-Malang Guna Memutus Rantai Penyebaran ...selanjutnya
Malang Raya  6 jam

Pendapatan Makin Menurun, Tukang Becak Makin Terdesak Kebutuhan Hidup
Peristiwa  12 jam



Cuplikan Berita
Jalan Darmo dan Tunjungan Surabaya Ditutup 2 Minggu
Pojok Pitu

Berburu Manisnya Buah Srikaya Puthuk Tuban
Pojok Pitu

Kabupaten Nganjuk Menjadi Salah Satu Daerah Zona Merah di Jatim
Jatim Awan

Gencar Tracking, Pasca Dipastikan Positif Covid 19 di Kecamatan Geger
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber