Berita Terbaru :
11 Pengedar Narkoba di Kalangan Remaja Diringkus Polisi
Kemenag Melakukan Inovasi Penguatan Kurikulum
Jatim Membutuhkan Support Tenaga Medis
Komplotan Pelaku Pencurian Rumah Kosong Ditembak Mati
Hasil Bungunan Kurang Layak, Dewan Guru Kecewa
Gereja di Jatim Sudah Boleh Buka, Asalkan Terapkan Protokol Kesehatan
Biar Tahu Nama Pelaku, Pemalsu Tanda Tangan Akan Segera Diungkap
Siswa SMA Ikuti Rangkaian MPLS Online Dari Kantor Desa
DPRD Jatim Sedang Lakukan Revisi Perda Ketertipan Umum
BNNK Surabaya Tegaskan Tidak Lockdown, Hanya Pelayanan Tutup Sementara
Pemerintah Akan Berikan Sanksi Bagi Pelangar Protokol Kesehatan
Sebanyak 52 Pegawai Puskesmas Plaosan Negatif Covid-19
SMK NU Sidoarjo Terapkan MPLS Secara Offline Tetap Gunakan Protokol Kesehatan
Masing Zona Kuning, MPLS SMP Dilaksanakan Secara Daring
Hasil Rapid Tes, Belasan Petugas KPU Situbondo Reaktif
   

Warga Kepatihan Demo Kejari Sidoarjo Terkait Dugaan Pungli Prona
Peristiwa  Rabu, 18-04-2018 | 18:29 wib
Reporter : Mujianto Primadi
Sidoarjo pojokpitu.com, Belasan warga Desa Kepatihan Tulangan, Sidoarjo, kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, untuk mempertanyakan kasus dugaan pungli prona yang sebelumnya telah dilaporkan. Dalam aksi demo ini, warga melakukan aksi dengan membawa grup musik patrol sambil membentangkan spanduk tuntutannya.

Warga menilai Kejaksaan Negeri Sidoarjo lamban dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut, karena hingga saat ini kasus dugaan pungli ini belum ada titik terang.
 
Padahal warga telah mengaku sudah dimintai uang untuk proses pengurusan sertifikat tanah mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 650 ribu. "Seharusnya program prona dari pemerintah itu gratis," tutur Sutadji, salah satu warga setempat. 
 
Oleh karena itu, mereka meminta kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera mengusut tuntas kasus dugaan pungli ini, dengan segera memeriksa panitia prona dan menetapkan tersangka dugaan pungli prona.
 
Usai melakukan orasi, warga kemudian dipersilahkan untuk masuk ke ruang Kejari Sidoarjo untuk bertemu dengan Kajari untuk langsung menyampaikan tuntutanya kepada Kajari Sidoarjo. Dalam keterangan yang disampaikan Kajari Sidoarjo, adanya dugaan pungli prona di Desa Kepatihan hingga saat ini belum terbukti.
 
"Adanya biaya pengurusan prona sebesar Rp 250 hingga Rp 650 ribu ini, digunakan oleh panitia prona untuk membeli patok dan proses verifikasi di kantor notaris. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomer 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah," tutur Budi Handaka, Kajari Sidoarjo.
 
Setelah mendapatkan penjelasan dari Kajari Sidoarjo, akhirnya warga bersedia kembali membubarkan diri, karena dugaan prona di Desa Kepatihan belum terbukti. Namun meski demikian Kejari Sidoarjo tetap akan melakukan penyelidikan atas laporan warga ini hingga tuntas.(end)

Berita Terkait

Diduga Pungli Prona, Warga Sumber Malang Dumas ke Kejaksaan

Jadi Korban Pungli, Ratusan Warga Demo Balai Desa Sokaan

Warga Kepatihan Demo Kejari Sidoarjo Terkait Dugaan Pungli Prona

Penyidik Kejari Sudah Kantongi Bukti Kwitansi Pungli Prona
Berita Terpopuler
Duh, Bayi Umur 3 Hari Asal Nganjuk Positif Corona
Covid-19  6 jam

Laka Tabrak Lari, Pengendara Motor Tewas TKP
Peristiwa  7 jam

Ada Tenaga Medis Positif Covid 19, Puskesmas Puri Ditutup Sementara
Kesehatan  5 jam

Lalai Bakar Sampah, Barang Berharga di Dalam Gudang Ikut Terbakar
Peristiwa  5 jam



Cuplikan Berita
Mobil Rombongan Gubernur Jawa Timur Kecelakaan di Tol Mojokerto-Kertososno
Pojok Pitu

Dendam Lama, Karyawan Pabrik Kayu Bacok Teman Kerja Pakai Samurai
Pojok Pitu

Dari 51 Peserta UTBK Reaktif, 38 Orang Ternyata Negatif Covid 19
Jatim Awan

Orkemiban, Minuman Tinggi Anti Oksidan Berbahan Daun Kelor
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber