Berita Terbaru :
Libur Panjang, Polisi Sweeping Kendaraan di Batas Kota Antisipasi Penyebaran Covid
Pemulihan Ekonomi Dari Covid 19, Petani Keramba Apung Dapat Bantuan Bibit Lobster
Libur Panjang, Pelayanan Rapid Tes di Stasiun Meningkat
Daop 7 Tambah 4 Perjalanan Kereta Api Selama Libur Panjang
Tempat Wisata di Jalur Jatim Jateng Dipenuhi Pengunjung
Ratusan Kaum Milenial di Jatim Mengikuti Lomba Cipta Lagu Partai Golkar
Antisipasi Penyebaran Corona Saat Libur Panjang, Petugas Awasi Tempat Wisata
Ditutup Peziarah Makam Gus Dur Baca Tahlil di Luar
Puncak Long Weekend PT Kai Daop 8 Operasionalkan 71 Kereta
Daerah Zona Kuning Ada di 23 Kabupaten Kota
Dinas Pendidikan Harus Realisasikan Program Seragam Gratis Jangan Kembali Gagal
Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Mandek di Polda Jatim
Jamaah Ansharu Syariah Malang Demo Boikot Prancis
Ketua Tim Pemenangan MAJU: Pilwali Nyaman dan Kondusif
Lokasi Wisata Waterpark Masih Sepi
   

PNS Harus Mundur Bila Maju Kepala Daerah
Pilkada  Rabu, 11-09-2019 | 17:36 wib
Reporter : Ayul Anhdim
Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim.
Surabaya pojokpitu.com, Bawaslu Jawa Timur meminta PNS yang maju dalam pilkada serentak di tahun 2020 nanti, untuk mengundurkan diri setelah resmi mendaftarkan diri di KPU. Bawaslu juga meminta aparatur sipil negara untuk netral. Hal tersebut diungkapkan anggota Bawaslu usai bertemu dengan Gubernur Jatim di Gedung Grahadi Surabaya.

Bawaslu Jawa Timur masih terkendala dengan anggaran untuk proses tahapan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada 2020 di 19 kabupaten kota di Jatim. Saat ini, masih ada beberapa kabupaten kota yang anggaran untuk pengawasan belum ada, sehingga belum bisa berkerja.

Melihat kondisi itu, Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim, bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Grahadi Surabaya (11/9). Gubernur Jawa Timur sendiri akan segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk anggaran Bawaslu.

"Kami menyampaikan kepada Gubernur bahwa PNS yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak nanti, untuk mengudurkan diri dan tidak memanfaatkan program pemerintah untuk menaikan popularitas," tutur Aang Kunaifi

Bawaslu juga meminta PNS untuk netral dalam pilkada serentak nanti. Bawaslu mengaku siap menyongsong pilkada serentak di tahun 2020 nanti.(end)




Berita Terkait

PNS Harus Mundur Bila Maju Kepala Daerah

Calon Kepala Daerah Diminta Buat Program Perlindungan Anak

PDIP Keluarkan 6 Rekom Calon Kepala Daerah di Jatim
Berita Terpopuler
Machfud Klaim Unggul 20 Persen di Pilkada Surabaya, Poltracking Enggan Buka Suar...selanjutnya
Pilkada  12 jam

Gandeng Ulama Operasi Zebra Pelanggar Lalin dan Prokes Diberi Tausiah
Peristiwa  9 jam

Polsek Ampelgading Dipra Peradilankan
Malang Raya  10 jam

Polisi Ciptakan Laporan Kehilangan Via Aplikasi, Cegah Penyebaran Covid19
Teknologi  23 jam



Cuplikan Berita
Kapal Motor Muatan Solar Terbakar di Dermaga Pulau Gili Ketapang
Pojok Pitu

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Longsor, Kendaraan Roda 4 Tidak Bisa Melintas
Pojok Pitu

Truk Penambang Pasir Terseret Banjir Lahar Semeru
Jatim Awan

Terjatuh Dari Motor Curiannya, Pelaku Babak Belur Dimassa
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber