Berita Terbaru :
Jawa Timur Terjunkan Tim Covid 19 Hunter ke Sejumlah Daerah
Begini kata Kejaksaan Ponorogo Terkait Dugaan Korupsi PDAM
Lahir di Masa Pandemi Kelahiran Bayi Singa Putih Membawa Warna Tersendiri
Pandemi Covid-19, Penghobi Aquascape Bojonegoro Meningkat
6 Ribu Lebih Alat Rapid Test Sudah Digunakan Tracing
Mulai Minggu Depan Pelayanan Uji Kir Kembali Dibuka
Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
   

Mahasiswa Kecewa, Presiden Setujui Revisi UU KPK
Metropolis  Jum'at, 13-09-2019 | 18:52 wib
Reporter : Bagus Setiawan
Surabaya pojokpitu.com, Ratusan mahasiswa tergabung dari Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya menggelar aksi tolak revisi Undang - Undang KPK di depan kantor DPRD Jawa Timur. Mahasiswa kecewa, Presiden menyetujui draft revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR dan sarat pelemahan lembaga anti rasuah.

Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya menggelar demo menolak adanya Revisi Undang Undang KPK di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Jalan Indrapura Surabaya, siang tadi.

Puluhan mahasiswa ini sepakat menolak adanya revisi UU KPK dan kecewa atas tindakan Presiden Joko Widodo, yang menyetujui poin yang diajukan DPR dalam merevisi UU KPK.

"Kami menganggap adanya skenario yang sudah dibentuk , dengan mudah dan cepatnya memutuskan. Bahkan menyetujui revisi UU KPK. Pasalnya berdasarkan peraturan perundang undangan, presiden memiliki batas waktu setidaknya 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR. Karena itu, kami menyoroti adanya tujuan politis dan rekayasa skenario yang sarat pelemahan lembaga anti rasuah yang sudah bekerja menguak kasus korupsi di tanah air," kata Agung Triputra - Ketua BEM Unair

Massa aksi, mengganggap KPK sebagai lembaga yang paling kredibel dan terpercaya dalam melakukan pemberatasan korupsi. Seharusnya menjaga komitmen sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia.(end)

Berita Terkait

OTT Bupati Sidoarjo Membuktikan Dewas Tidak Menghalangi Kinerja KPK

Inilah Tokoh yang Berpotensi jadi Anggota Dewas KPK

Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU Revisi ke MK

RUU KPK Resmi Diundangkan, Masyarakat Desak Presiden Keluarkan Perppu
Berita Terpopuler
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
Pilkada  8 jam

Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Peristiwa  7 jam

Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Peristiwa  6 jam

Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Peristiwa  6 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber