Berita Terbaru :
Gudang Penyimpanan Alat Dekorasi Pernikahan Terbakar
Diduga Rem Blong Truk Fuso Tabrak 4 Motor dan Satu Truk
Detik-detik Kecelakaan Maut di Jember, Truk Fuso Mengalami Rem Blong
Polisi Sebut Lima Korban Meninggal Dalam Kecelakaan Maut di Jember
Museum Korps Marinir Dibuka Untuk Umum
Polisi Gandeng Budayawan Sosialisasikan Tertib Bermasker
Tak Memiliki Hanphone, 29 Siswa SD Belajar Tatap Muka di Area Pemakaman
SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Siapkan Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi
Berkah Dimusim Kemarau, Petani Bengkuang Melimpah
Harga Tanaman Cincau Hitam Anjlok, Petani Merugi
Pihak Desa Sudah Sarankan Untuk Pindah Lokasi Usaha
Forkompimda dan Warga Suku Tengger Bentangkan Bendera Raksasa di Bukit P30
Bupati Probolingo Mutasi 26 Pejabat Eselon 2 dan 3
   

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Ajak Dukung Revisi UU KPK
Peristiwa  Sabtu, 14-09-2019 | 18:00 wib
Reporter : Iman Pujiono
Jakarta pojokpitu.com, Gelombang aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, terus mengalir dari masyarakat peduli anti korupsi.

Meski kegiatan pegawai KPK libur, aksi dukung revisi undang undang KPK terus dilakukan. Mereka menganggap, KPK telah melakukan pembangkangan kepada presiden dan undang undang.

Ratusan massa aksi dari berbagai aliansi masyarakat peduli anti korupsi, Sabtu (14/9) sore kembali melakukan unjukrasa mendukung revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002,  tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sedang digodok oleh DPR dan pemerintah.

Selain menyuarakan mendukung revisi UU KPK, massa aksi juga membawa bendera merah putih, famlet dan spanduk sebagai ajakan mendukung revisI UU KPK.

Massa aksi menilai, pegawai KPK melakukan pembangkangan atas undang undang dan sikap presiden terkait revisi UU KPK, sehingga masa aksi menuntut agar wadah pegawai KPK dibubarkan.

Kordinator Aksi Husni Abbas, mengajak masyarakat agar mendukung revisi UU KPK, dan mendorong DPR dan pemerintah segera sahkan revisi UU KPK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan surat mandat kepada bawahanya untuk membahas revis UU KPK bersama DPR RI. Dalam poin  surat tersebut, diantranya presiden tidak setuju penyadapan kpk mendapat izin dari eksternal, presiden juga tidak setuju penyidik kpk hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. (yos)





Berita Terkait

Solidaritas Koalisi Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Ajak Dukung Revisi UU KPK

Mahasiswa Sumenep Dukung Revisi UU KPK

Puluhan Aktifis Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK
Berita Terpopuler
Bupati Probolingo Mutasi 26 Pejabat Eselon 2 dan 3
Politik  10 jam

Forkompimda dan Warga Suku Tengger Bentangkan Bendera Raksasa di Bukit P30
Mlaku - Mlaku  9 jam

Pihak Desa Sudah Sarankan Untuk Pindah Lokasi Usaha
Peristiwa  8 jam

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Siapkan Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi
Pendidikan  5 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Awal September Subsidi Gaji Dari Pemerintah Cair 1,2 Juta
Jatim Awan

Lupa Mematikan Kompor, 1 Rumah di Bojonegoro Terbakar
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber