Berita Terbaru :
Jatim Membutuhkan Support Tenaga Medis
Komplotan Pelaku Pencurian Rumah Kosong Ditembak Mati
Hasil Bungunan Kurang Layak, Dewan Guru Kecewa
Gereja di Jatim Sudah Boleh Buka, Asalkan Terapkan Protokol Kesehatan
Biar Tahu Nama Pelaku, Pemalsu Tanda Tangan Akan Segera Diungkap
Siswa SMA Ikuti Rangkaian MPLS Online Dari Kantor Desa
DPRD Jatim Sedang Lakukan Revisi Perda Ketertipan Umum
BNNK Surabaya Tegaskan Tidak Lockdown, Hanya Pelayanan Tutup Sementara
Pemerintah Akan Berikan Sanksi Bagi Pelangar Protokol Kesehatan
Sebanyak 52 Pegawai Puskesmas Plaosan Negatif Covid-19
SMK NU Sidoarjo Terapkan MPLS Secara Offline Tetap Gunakan Protokol Kesehatan
Masing Zona Kuning, MPLS SMP Dilaksanakan Secara Daring
Hasil Rapid Tes, Belasan Petugas KPU Situbondo Reaktif
Dua Hakim Pengadilan Agama Lumajang Positif Covid 19
MPLS SD SMP 2020 Dilakukan Secara Daring
   

Solidaritas Koalisi Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK
Tapal Kuda Dan Madura  Senin, 16-09-2019 | 14:52 wib
Reporter : Felli Kosasi
Probolinggo pojokpitu.com, Revisi UU KPK kini sudah bergulir di DPR RI, namun kegelisahan dan penolakan terus bergelora.

Salah satunya dari Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember, Senin (16/9) menggelar aksi penolakan revisi UU KPK. Dengan membawa replika keranda dan pocong, yang diibaratkan KPK yang dianggap sudah mati.

Massa melakukan Long March dari Double Way kampus Universitas Jember, hingga Bundaran Kantor DPRD Kabupaten Jember.

Revisi UU KPK dianggap melemahkan kinerja KPK yang selama ini dikenal tegas dan tidak pandang bulu. Peserta aksi juga membawa replika keranda mayat dan replika presiden yang menggotong jenazah, yang diibaratkan sebagai KPK.

Menurut Trisna Dwi Yuni, korlap aksi, revisi UU KPK ini terkesan terburu-buru masuk ke dalam prolegnas untuk segera disahkan menjadi UU. Ini diperparah dengan dukungan dari Presiden melalui Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang mengklaim mereduksi sebagian besar usulan dari DPR.

SKAK menyesalkan dukungan Jokowi atas revisi UU KPK. Mereka menuntut agar presiden membatalkan Revisi UU KPK melalui Kemenkumham dan Menpan Rb. "Adanya Dewan Pengawas KPK justru membuat KPK tidak independen lagi dalam memberantaskan tindak pidana korupsi," kata Trisna Dwi Yuni. (pul)






Berita Terkait

Solidaritas Koalisi Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Ajak Dukung Revisi UU KPK

Mahasiswa Sumenep Dukung Revisi UU KPK

Puluhan Aktifis Anti Korupsi Tolak Revisi UU KPK
Berita Terpopuler
Duh, Bayi Umur 3 Hari Asal Nganjuk Positif Corona
Covid-19  6 jam

Laka Tabrak Lari, Pengendara Motor Tewas TKP
Peristiwa  7 jam

Ada Tenaga Medis Positif Covid 19, Puskesmas Puri Ditutup Sementara
Kesehatan  5 jam

Lalai Bakar Sampah, Barang Berharga di Dalam Gudang Ikut Terbakar
Peristiwa  5 jam



Cuplikan Berita
Mobil Rombongan Gubernur Jawa Timur Kecelakaan di Tol Mojokerto-Kertososno
Pojok Pitu

Dendam Lama, Karyawan Pabrik Kayu Bacok Teman Kerja Pakai Samurai
Pojok Pitu

Dari 51 Peserta UTBK Reaktif, 38 Orang Ternyata Negatif Covid 19
Jatim Awan

Orkemiban, Minuman Tinggi Anti Oksidan Berbahan Daun Kelor
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber