Berita Terbaru :
Enam Warga Korban Prona Lapor Polisi Nganjuk
Jumlah Pasien Covid 19 Yang Sembuh di Jawa Timur Makin Banyak
Tiga Karyawan PDAM Diduga Terpapar Covid 19
Warga Lumajang Masih Antri Pancarian Bantuan
Pengunjung Dibuat Tidak Saling Berpapasan di Dalam Mall
Jawa Timur Terjunkan Tim Covid 19 Hunter ke Sejumlah Daerah
Begini kata Kejaksaan Ponorogo Terkait Dugaan Korupsi PDAM
Lahir di Masa Pandemi Kelahiran Bayi Singa Putih Membawa Warna Tersendiri
Pandemi Covid-19, Penghobi Aquascape Bojonegoro Meningkat
6 Ribu Lebih Alat Rapid Test Sudah Digunakan Tracing
Mulai Minggu Depan Pelayanan Uji Kir Kembali Dibuka
Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
   

Fraksi PKB Usulkan Raperda Pondok Pesantren
Metropolis  Kamis, 10-10-2019 | 18:38 wib
Reporter : Dewi Imroatin
Surabaya pojokpitu.com, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya mengusulkan rancangan peraturan daerah, raperda inisiatif pondok pesantren pada Prolegda 2020. Usulan raperda ini menjadi kado indah di Hari Santri Nasional 2019 yang diberikan oleh FPKB kepada masyarakat Kota Surabaya.

Anggota Fraksi PKB Camelia Habiba menyampaikan, raperda ini sebagai tidak lanjut setelah Undang - Undang Pesantren disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

"Raperda ini akan membahas beberapa persoalan terkait kesetaraan atau persamaan status dan diakuinya pendidikan di pondok pesantren seperti pendidikan formal lainya. Selama ini ijazahnya pondok pesantren seolah - olah kurang mendapatkan pengakuan saat digunakan untuk melamar pekerjaan. Padahal dengan dikeluarkannya undang - undang terbaru tentang pesantren maka ijazah pondok pesantren memiliki derajat yang sama dengan sekolah formal lainya," ujar politisi yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

Habiba mengatakan dengan adanya perda ini nanti, pondok pesantren juga tidak perlu lagi mengirimkan anak didiknya untuk ikut ujian di sekolah swasta seperti yang dilakukan selama ini. "Kalau selama ini hanya santrinya saja yang mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS). Maka, ke depan pondok pesantren diusulkan juga bisa menerima bantuan. Hal ini sama dengan lembaga pendidikan lainya, yang  sekolahnya atau lembaganya bisa menerima bantuan dari pemerintah," ungkapnya.

Perda ini harus ada, kata habiba, karena kalau tidak ada payung hukumnya, maka pondok pesantren tidak akan bisa menikmati kebijakan - kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.  "Perda ini juga sebagai payung hukum agar pondok pesantren bisa menerima bantuan," jelasnya.

Habiba menambahkan, DPRD memiliki jatah enam raperda inisiatif setiap tahun, dan raperda inisiatif pondok pesantren ini akan dititipkan kepada kader PKB yang duduk di Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya.

"Pada akhir Oktober ini, kami akan mengundang stake holder, Depag, kyai dan tokoh pondok pesantren di Surabaya untuk meminta masukan terkait isi dari raperda tersebut," pungkasnya.(end)

Berita Terkait

Fraksi PKB Usulkan Raperda Pondok Pesantren
Berita Terpopuler
Kekurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Bisa Dicover Dari BTT
Pilkada  11 jam

Polwan Polres Lamongan Sosialisasikan New Normal di Beberapa Warkop
Peristiwa  10 jam

Pemuda Ini Setubuhi 8 Anak Dibawah Umur, 1 Korban Dipaksa Aborsi
Peristiwa  9 jam

Maling di RSUD Sayidiman Diringkus Polisi
Peristiwa  9 jam



Cuplikan Berita
Dua Balita Warga Ngagel Reaktif Positif Covid 19
Pojok Pitu

Satu Keluarga Tersapu Ombak, Satu Orang Tewas, Satu Lagi Hilang
Pojok Pitu

Ini Syarat Kuota Khusus Untuk Putra-Putri Tenaga Kesehatan Covid 19
Jatim Awan

Klaster Gowa Menambah Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Bondowoso
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber