Berita Terbaru :
Ratusan Pelajar SMPN di Surabaya Dites Swab
Puluhan Warga Jalani Rapid Akibat Kontak Erat Klaster Cindewilis
9 Orang Budak Narkoba Dibekuk Polisi, Salah Satunya Seorang Perangkat Desa
Menolong Kawan Yang Diceburkan, Siswa SMK Tenggelam di Sungai Buntung Desa Tawangsari
Belasan Pengrajin Emas Ditipu Milyaran Rupiah
Ditpolairud Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung Dilindungi
Ketagihan Nyabu, Siswa SMK Nekat Jambret Tas Ibu Rumah Tangga
Kiai Asep Minta Masyarakat Menangkan Nomer 2 Machfud-Mujiaman Untuk Kalahkan Kedzoliman
Hasil Swab, Bupati Dadang Wigiarto Terkonfrim Positif Covid 19
Pembagian BLT Gunakan Protokol Kesehatan
Surat Suara Tiba, Proses Pelipatan Gunakan Protokol Covid
Guru Tidak Tetap Demo Sampaikan Problem Pendidikan di Jember
Tagih Jatah Warisan Tak Kunjung Diberikan, Pelaku Bakar Korban Yang Masih Saudara Sendiri
Bupati Periksa Kesiapan Logistik Jelang Pilkada
Layanan KB Terganggu, Angka Kelahiran Naik 400 Ribu
   

Tuntut Keadilan, Massa Tolak Hasil Pilkades Datangi DPRD
Mataraman  Selasa, 22-10-2019 | 16:30 wib
Reporter : Tova Pradana
Mereka mendesak, agar DPRD ikut menyelamatkan suara rakyat yang diabaiakan, gara gara salah coblos. Foto: Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Ratusan warga dari sejumlah desa yang tak puas dengan hasil Pilkades, melurug kantor DPRD KabupatenMadiun.

Dengan pengawalan ketat puluhan personil anggota kepolisian, massa menggelar orasi untuk menyuarakan aspirasinya. Massa juga membentangkan spanduk, soal suara rakyat yang dinyatakan tidak sah gara gara coblos tembus oleh panitia.

Sigit Ikhsan Wibowo, juru bicara massa, perwakilan warga menggelar dialog yang difasilitasi Komisi ADPRD KabupatenMadiun dengan Pemkab Madiun.Sigit meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan cermat.Sebab banyak kertas suara yang dinilai sah namun dinyatakan tidak sah.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Madiun, Joko lelono tetap bersikukuh aturan yang digunakan dalam Pilkades serentak Kabupaten Madiun adalah Perbub 31 tahun 2019. Dalam Perbub itu, diatur terkait suara sah maupun tidak sah."Kami menilai sengketa ini karena adanya perbedaan persepsi saja," kata Joko Lelono.

Atas dasar itu, Pemkab Madiun tidak akan melakukan penghitungan ulang suara yang telah dinyatakan tidak sah oleh panitia. (pul)

Berita Terkait

Sengketa Pilkades Geger, Majelis Hakim Verifikasi Surat Suara

Panitia Pilkades Dinilai Ciderai Tatib

Panwascam Madiun Gelar Mediasi Sengketa Pilkades

Tuntut Keadilan, Massa Tolak Hasil Pilkades Datangi DPRD
Berita Terpopuler
Sampah Plastik Diolah Bahan Bakar Alternatif Setara Pertamax
Teknologi  14 jam

Pelajar Edarkan Pil Y dan Buruh Tani Pil Koplo Dibekuk Polsek Lawang
Malang Raya  18 jam

Konsumsi Sabu Untuk Doping, Kuli Bangunan Dibekuk Reskrim Polsek Lawang
Malang Raya  16 jam

Kalangan Millenial Dominasi Pelanggar Protkes di Bangkalan
Peristiwa  20 jam



Cuplikan Berita
Mobil Pick Up Masuk Jurang Sedalam 100 Meter Lebih
Pojok Pitu

Ngopi Saat Jam Kerja, ASN Pemkab Bojonegoro Kocar-Kacir Saat Diamankan Satpol PP...selanjutnya
Pojok Pitu

Lahar Dingin Gunung Semeru Penuhi Sungai Besuk
Jatim Awan

Pecah Ban Elf Terguling di Jalur Tol, 1 Tewas
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber