Berita Terbaru :
Forkopimda Wacanakan PSBB Hingga Lockdown Antar Kecamatan
Interplasi Dilakukan Lantaran Rekrutmen Pimpinan Bank Jatim Tak Kunjung Selesai
Dua Warga Blitar Tewas Usai Pesta Miras
Dilaporkan Pencemaran Nama Baik di Polrestabes Surabaya, Uci Flowdea Datangi Polda Jatim
Angka Positif Covid 19 Jatim Tembus 14 Ribu Orang
Evakuasi Jasad Pendaki Lawu, Lewat Jawa Tengah
Warga Suku Tengger Gelar Perayaan Hari Raya Yadnya Kasada
Ngopi Sambil Keliling Kota Dengan Bus Coffe
Satu Desa di Ponorogo Di-Lockdown, Puluhan Warga Diisolasi
Awali Musim Panen Padi, Tradisi Metil Digelar Warga Munggut Madiun
KPU Ponorogo Dapat Gelontoran Dana Rp 5,9 Milyar Untuk APD Covid 19
Pandemi Covid-19, Penghoby Aquascape Meningkat
Spesialis Pencuri HP dan Penadah Diringkus Polisi Magetan
Polisi Tangkap Pencuri Spesialis Kotak Amal Masjid Antar Kota
Wastafel Mobile Polres Bangkalan Siap Layani Masyarakat
   

DPRD Kabupaten Madiun Wacanakan Lahan Parkir Dilelang Terbuka
Mataraman  Selasa, 12-11-2019 | 04:11 wib
Reporter : Tova Pradana
Madiun pojokpitu.com, Komisi C DPRD Kabupaten Madiun mewacanakan parikir berlangganan di Kabupaten Madiun. Pengelolaannya lebih baik dilelang secara terbuka. Langkah ini, selain memberantas pungutan liar sejumlah oknum, juga untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Polemik parkir berlangganan yang kini kontorversi di tengah masyarakat, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD. Pasalnya, program ini bisa jadi telah usang, dan rawan akan pungutan liar.

Untuk mendulang pundi - pundi rupiah pendapatan asli daerah, ternyata dinilai cacat hukum. Program parkir berlangganan yang sudah berjalan cukup lama tersebut saat ini tengah digugat oleh sejumlah warga Kabupaten Madiun yang merasa dirugikan atas kebijakan parkir berlangganan. Perkara ini ternyata sudah diregister di Pengadilan Negeri setempat dan akan mulai sidang pekan depan.

Menyikapi hal itu, DPRD Kabupaten Madiun telah menerima surat dari Pengadilan Negeri. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono menjelaskan, pihaknya akan mempelajari dan mendalami isi perda yang berlaku saat ini.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait, yakni Dinas Perhubungan setempat. Dengan kemungkinan, kami akan merekomendasikan untuk memberlakukan lelang lahan parkir terbuka," tutur Budi Wahono.

Gugatan hukum produk Pemkad Madiun berupa perda retribusi ini seolah menjadi pintu masuk bagi warga Kabupaten Madiun yang sudah berpikiran logis, tentu saja sidang ini ditunggu - tunggu hasilnya, lantaran akan terjadi adu argumentasi logika hukum dari masing - masing pihak penggugat dan tergugat.(end)

Berita Terkait

Atasi Kemacetan di Surabaya

Dewan Soroti Trotoar Miring Jadi Lahan Parkir

DPRD Kabupaten Madiun Wacanakan Lahan Parkir Dilelang Terbuka

Dishub Magetan: Jalur Timur Pasar Baru Dialihkan Selamanya
Berita Terpopuler
Musim Panen Harga Bawang Merah Anjlok Drastis
Ekonomi Dan Bisnis  12 jam

Satu Desa di Ponorogo Di-Lockdown, Puluhan Warga Diisolasi
Peristiwa  4 jam

Spesialis Pencuri HP dan Penadah Diringkus Polisi Magetan
Peristiwa  8 jam

Para Bakal Calon Berebut Suara Warga NU di Pilkada Sumenep
Pilkada  11 jam



Cuplikan Berita
Puluhan Peserta UTBK Rapid Test di Lokasi Ujian
Pojok Pitu

Gempar, Bayi Perempuan Dibuang di Teras Rumah Warga
Pojok Pitu

Diduga Bawa BBM, Sebuah Mobil Terbakar di Dekat SPBU Keting
Jatim Awan

Diserang Tikus, Petani Ponorogo Resah
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber