Berita Terbaru :
Sadas, Handsanitizer Berbahan Alami Tanaman Adas
Ada Dua Pilihan Yang Meragukan, Saya Pilih Mana
Begini Pembelajaran Tatap Muka di SMKN 6 Surabaya
Jelang Pilbup, Seluruh Ketua Parpol Melakukan Deklarasi Damai
Berburu Sinyal Wifi, Para Siswa Ini Belajar di Pos Ronda
   

Kebijakan Nadiem Makarim Dinilai Menjadi Momentum Untuk Meningkatkan Pendidikan
Pendidikan  Kamis, 12-12-2019 | 19:00 wib
Reporter : Selvy Wang
Surabaya pojokpitu.com, Dewan Pendidikan Surabaya optimis dengan kebijakan baru Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Optimisme ini karena sekolah diberi kesempatan untuk otonomi menentukan lulusannya, baik dari sisi kognitif maupun karakter. Selain itu, sistem zonasi yang akan diterapkan juga dinilai lebih adil.

Terkait kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang menetapkkan 4 program pembelajaran nasional, yang disebut merdeka belajar, diantaranya penghapusan ujian nasional  dan perubahan sistem ppdb zonasi. 

Menurut Martadi, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, kebijakan ini merupakan harapan baru di dunia pendidikan, ini karena secara substansi, kebijakan ini memberikan otonomi pada sekolah dalam menentukan penilaian dalam menentukan siswanya lulus atau tidak, sehingga sekolah mampu berinovasi. "Sehingga lulusan yang dihasilkan pun tidak sekedar dari sisi kognitif namun juga dari karakter," kata Martadi.
 
Selain itu akan mengurangi beban psikis yang melanda siswa karena dihantui tentang nilai UN yang menentukan kelulusan.
 
Martadi menjelaskan, ini adalah momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan, meskipun pemerintah harus mengetahui bahwa tingkat disparitas atau kesenjangan antar sekolah masih tinggi. Dibutuhkan pendampingan dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
 
Selain itu, Martadi juga harus mendampingi para guru dari masing-masing sekolah dalam menyusun soal-soal ujian, agar tetap memiliki pakem yang terstandarisasi.
 
Sementara mengenai zonasi, Martadi menilai pembagian kali ini lebih adil dan merata sehingga memfasilitasi berbagai permasalahan yang timbul semperti tahun lalu. Namun masalahnya saat ini pembagian sekolah tidak merata .
 
Martadi berharap dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya sekedar merumuskannya namun juga gencar mensosialisasikan, mengawal dan memberikan penguatan pada aspek-aspek pendukung pendidikan. (yos)

Berita Terkait

Sejumlah Pria Bertubuh Kekar Menyobek Spanduk Partai Berkarya, Ada Tommy Soeharto

Hingga Saat Ini, Belum Ada Jamah Haji Yang Ambil Uang Pelunasan

Pengawas Lakukan Sidak Sinkronisasi Jelang Ujian Nasional

6051 Siswa SMK Akan Ikuti Unas Senin Depan
Berita Terpopuler
Berburu Sinyal Wifi, Para Siswa Ini Belajar di Pos Ronda
Pendidikan  4 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Awal September Subsidi Gaji Dari Pemerintah Cair 1,2 Juta
Jatim Awan

Lupa Mematikan Kompor, 1 Rumah di Bojonegoro Terbakar
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber