Berita Terbaru :
Ditangkap Karena Terlibat Kasus Perampasan, Pemuda Asal Dampit Nikah di Polsek
Polresta Sidoarjo Berikan Penghargaan Kepada 40 Anggota Berprestasi
Jelang Hari Jadi dan Suro, Pengrajin Seni Sterofoam dan Gabus Sepi Order
Perayaan Hari Jadi Kota Reog ke-524 Dikemas Sederhana
Empat Pegawai Positif Korona, Puskesmas Wringinanom Ponorogo Ditutup
Gaji 13 ASN Segera Cair
Pemkab Ngawi Bakal Tertibkan Bangunan yang Melebihi Batas
Daftar Sebagai Pemilih Tetap di Kediri, Mas Dhito Berharap Penyelenggara Optimal dan Adil
Begini Pembelajaran Tatap Muka SMA di Era Pandemi
Berduaan di Dalam Kamar Kos, Satu Pasangan Bukan Suami Isteri Terjaring Satpol PP
Diduga Dukun Sihir, Warga Kepulauan Kangayan Dibunuh Diatas Kapal Motor
Satu Nakes Puskesmas Maospati Positif Covid-19
Tim Identifikasi Polres, Kumpulkan Beberapa Barang Bukti
Kota Malang Kembali Catat Rekor Penambahan Pasien Positif Covid-19
Diserang Perguruan Pencak Silat, Warga Memilih Bersembuyi
   

Kepsek Mengaku Tak Menahan Raport Siswa
Mataraman  Senin, 24-02-2020 | 14:01 wib
Reporter : Achmad Syarwani
Wardi, Kepala Sekolah SD Negeri Paron Kecamatan Bagor Nganjuk
Nganjuk pojokpitu.com, Pasca keluhan wali murid terkait iuran siswa dan dugaan penahanan raport siswa dibantah oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengaku tidak pernah menahan raport siswa, karena raport adalah hak siswa. Terkait iuran paguyuban, itu merupakan diluar kewenangan sekolah.

Pasca adanya keluhan Suryati, seorang janda warga Desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk, atas iuran Rp 6 ribu per siswa, dan adanya penahanan raport dibantah oleh Wardi, Kepala Sekolah SD Negeri Paron Kecamatan Bagor Nganjuk. "Sekolah tidak pernah menahan raport siswa, karena raport merupakan hak dari siswa dan langsung diberikan oleh guru kelas ke masing masing siswanya," jelas Suryati.

Terkait adanya iuran yang dilakukan oleh paguyuban masing masing kelas, merupakan kesepakatan masing masing wali murid dan tidak ada kaitannya dengan pihak sekolah.

Sementara Partono, penanggungjawab Komite Sekolah, mengaku prihatin dengan kondisi fisik sekolah, sebab banyak bagian fisik sekolah yang harus dibangun tapi tidak juga dapat bantuan dari pemerintah.  "Sedangkan dana iuran paguyuban sebesar Rp 6 ribu persiswa digunakan untuk membangun pagar sekolah, taman bunga dan upah pekerja penyebrang jalan saat siswa pulang," kata Partono.

Sebelumnya seorang wali murid SDN Paron Bagor Nganjuk keberatan atas iuran dari paguyuban sekolah, ia meminta agar dirinya bisa digratiskan dari iuran tersebut. (yos)

Berita Terkait

Polisi Tangkap 3 Pelaku Pungli Di Pasar, Satu Orang Ternyata ASN

Aksi Pungli Biaya Pemakaman PDP Corona RSUD Kota Mojokerto Viral di media Sosial

Kepsek Mengaku Tak Menahan Raport Siswa

Ratusan Sopir Self Loader Protes Pungli Pengawalan
Berita Terpopuler
Ratusan Orang Dari Perguruan Pencak Silat, Kembali Serang Warga
Peristiwa  7 jam

Jokowi Teken PP, Pegawai KPK Resmi Jadi ASN
Politik  14 jam

Pemkab Sidoarjo Bagi 15 Ribu Masker Gratis Untuk Penanganan Covid 19
Metropolis  15 jam

Dipicu Bendera, Warga dan Pesilat Terlibat Bentrok
Peristiwa  8 jam



Cuplikan Berita
Ratusan Ibu Hamil Swab Massal di Gelora Pancasila
Pojok Pitu

Begini Pengakuan Bupati Menanggapi Pemakzulan DPRD Jember
Pojok Pitu

Karyawan Toko Tipu Korban dan Gelapkan Ribuan Lpg
Jatim Awan

Sebanyak 65 Guru SMP di Surabaya Reaktif
Jatim Awan


Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Pedoman Pemberitaan Media Siber